Pada dapat mengurangi ketegangan untuk menyerang negara lain

Pada saat Perang Dingin,  keamanan global didominasi oleh tingginya konfrontasi militer serta ideologi yang dilakukan oleh negara-negara superpower. Adanya konfrontasi ini menyebabkan Negara Industri dibagi menjadi dua blok, yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Persaingan dan perseturuan kedua negara ini untuk memperoleh identitas sebagai negara adikuasa terpampang nyata, berbagai cara dilakuan mulai dari aspek militer, ekonomi, sosial, dan bahkan melalui penyebaran ideologi-ideologi di negara lainnya yang menyebabkan pecahnya persatuan antara negara-negara, sehingga hal tersebut menjadi sebuah issue dalam keamanan global (Buzan, 1991). Kemudian, pada akhir Perang Dingin yang mana Uni Soviet memperoleh kehancurannya dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power menyebabkan konfrontasi antara negara-negara tersebut berakhir. Memasuki abad ke-21, dengan adanya perubahan sistem internasional, konsep mengenai keamanan global mulai berubah. Jika pada abad ke-20 aktor utama yang mengancam kemananan global adalah aktor negara, maka pada abad ke-21 ini ancaman-ancaman yang mempengaruhi keamanan global yang datang dari aktor non-negara menjadi semakin complex. Misalkan melalui tindakan terrorisme yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu, kemudian melalui wabah penyakit yang kemudian tidak hanya mengancam suatu individu, namun juga dapat mengamcam keberlangsungan hidup masyarakat dalam ruang lingkup global. (Heurlin & Kristensen, 2011) Jika dilihat dari ancaman-ancaman yang semakin complex, maka dalam sistem Internasional yang baru ini negara-negara harus mampu bekerja sama dalam mengatasi ancaman yang akan mempengaruhi keamanan global. Oleh karena itu, perspektif yang tepat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kemanan global adalah Liberalisme. Liberalisme merupakan salah satu perspektif yang digunakan dalam Hubungan Internasional, yang mana Liberalisme ini pertama kali muncul pada abad ke-18 di Eropa yang kemudian ide ini dikembangkan oleh seorang filsuf dari German yaitu Immanuel Kant. Liberalisme sangat bertentangan dengan Realisme, Realisme menganggap bahwa Komunitas Internasional bersifat anarchy. Namun, menurut Liberalisme, Komunitas Internasional ini dapat bekerja sama untuk mengatur kemananan global secara bersama-sama. Dalam mempertahankan keamanan global, Liberalisme memiliki tiga instrumen utama, yaitu: Demokratisasi, Hukum Internasional, dan Organisasi Internasional (Andreea & Nicolae, 2012). Demokratisasi menjadi salah satu hal yang dapat mempertahankan keamanan global. Sebenarnya, negara-negara yang menganut sistem demokratis bisa saja terlibat dalam suatu konflik, namun yang membedakan adalah negara demokratis dapat mengurangi ketegangan untuk menyerang negara lain yang menganut sistem demokratis juga. Jika dibandingkan, negara-negara non demokrasi bisa menjadi bahaya karena mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan negara lain melalui sebuah perebutan atau penjarahan wilayah, sedangkan negara yang menganut sistem demokrasi biasanya lebih toleran daripada sistem lainnya karena negara demokraasi diperintah untuk memenuhi kepentingan warga negaranya sendiri yang secara garis besar kepentingan warga negara dalam kehidupan ini adalah mendapatkan kebebasan hak dan perdamaian, untuk itulah mengapa menurut liberalisme negara demokrasi dapat menciptakan keamanan global, karena mereka dengan tegas menolak perang antar negara, yang mana perang tersebut dapat merugikan dan mambahayakan kepentingan warga negaranya sendiri.Kemudian, untuk menciptakan kestabilitas keamanan, diperlukan juga Hukum Internasional. Kaum Liberalis berpandan bahwa tujuan dari dibentuknya Hukum Internasional ini adalah untuk menghindari chaos antar negara-negara.  Menurut United Nations, Hukum Internasional ini dibentuk bagi semua negara unuk mempertanggungjawabkan perilaku negara satu sama lain dan juga perlakuan negara atas individu-individu dalam garis batas negara. Sehingga, dengan adanya hukum yang mengikat semua negara diharapkan dapat meminimalisir ketegangan dan perselisihan antar negara. Kontribusi Hukum Internasional dalam menjaga stabilitas hubungan antar negara ini juga didasari oleh banyaknya Organisasi-Organisasi Internasional yang terbentuk diberbagai belahan dunia. Keberadaan serta fungsionalitas dari organisasi internasional didasari oleh beberapa hal, yaitu adanya partisipasi negara sebagai bagian dari organisasi internasional dan juga adanya suatu perjanjian multilateral sebagai bagian dari konstitusi. Melalui organisasi internasional, negara-negara sebagai partisipan dapat mengatasi permasalahan keamanan global secara bersama-sama, seperti dalam mengatasi terrorisme, kriminalitas, dan juga dalam upaya pemberian bantuan kemanusiaan. Salah satu organisasi internasional yang mengatasi permasalahan keamanan adalah North Atlantic Treaty Organization (NATO). NATO sebenarnya merupakan suatu organisasi atau institusi yang bersifat regional, namun dalam beberapa tahun terakhir NATO memiliki kontribusi besar dalam mengatasi ancaman keamanan dari pihak musuh, tidak hanya untuk wilayahnya sendiri namun juga mencapai wilayah negara bagian lain. Sehingga NATO memiliki kapabilitas yang besar dalam menciptakan keamanan global.  Salah satu kontribusi NATO dalam mengatasi permasalahan kemanan global adalah ketika NATO berhasil mengatasi cyber terrorism. Teroris mecoba memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini untuk menanamkan rasa takut masyarakat dan membangun opini publik, tak hanya itu, gerakan terorisme melalui dunia maya ini dianggap efektif karena untuk mengimplementasikannya hanya membutuhkan sedikit orang dan juga tentunya dengan dana yang lebih sedikit. Salah satu keuntungan bagi para teroris untuk melakukan serangannya melalui dunia maya ialah pelaku bisa menyembunyikan identitas aslinya sehingga identitas dari pelaku tersebut akan sulit untuk dilacak apalagi mereka bisa melakukan serangan dengan posisi yang jauh dari lokasi yang menjadi target terorisme (Cereijo, 2006). Berdasarkan pernyataan George Tenet, seorang director Central Intelligence Agency (CIA) pada tahun 2000 mengenai ancaman keamanan global, kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda, Hamas dan Hisbullah, dalam melakukan operasi terorisme didukung oleh file-file komputer dan email yang telah diberikan perlindungan atau enkripsi khusus untuk menjaga keamanan file tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Ramzi Yousef, salah satu pelaku teroris yang merancang serangan untuk World Trade Center di New York pada tahun 2001, yang mana dalam sebuah file yang ada pada laptopnya terdapat detai rencana untuk melakukan perusakan Pesawat Terbang di Amerika Serikat (Dick, 2001) Untuk NATO sendiri, NATO telah lama mengenal penggunaan dan pertahanan keamanan dibidang elektronik dan informasi yang kuat dan tangguh untuk memenuhi tugas dari Organisasi Internasional yang bersifat pertahanan kolektif dan keamanan kooperatif. Terbukti, selama bertahun-tahun NATO terlibat dalam organisasi militer dan melakukan operasi “Networking Oriented Warfare” dan juga “Networking Enabled Capabilities”. Pemimpin NATO memutuskan untuk memperkuat pertahanannya dari adanya gerakan cyber terrorism melalui ketetapan Prague yang dibentuk pada 21 November 2002. Pertahanan dan perlawanan terhadap cyber attacks ini dilakukan melalui pembentukan Cyber Defence Program yaitu NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC) sebagai salah satu upaya untuk memfasilitasi NATO dengan kapasitas yang lebih baik dalam upaya pencegahan, penyelidikan, dan pemberantasan atas ancaman cyber.  Namun, pertahanan NATO melalui program NCIRC tersebut ternyata belum cukup, karena pada bulan April dan May 2007 terjadi cyber attack yang terjadi di Estonia. Estonia merupakan suatu negara yang tingkat aksesibilitas nya tinggi yaitu mencapai 200 unit WiFi hotsopt dengan kecepatan yang tinggi. Namun pada tahun 2007, Estonia mengalami permasalahan berbasis internet, yaitu serangan DdoS yang berpengaruh terhadap infrastruktur Internet Estonia, dan penyerangan terhadap bank terbesar di Estonia yaitu Hansabank. Akibatnya, jaringan keuangan Hansabank pun lumpuh sehingga ribuan nasabah tidak bisa mengakses layanan online bank tersebut. Kerugian yang dialami oleh Hansabank pun mencapai US$ 1 juta. (McGuinness, 2017)Untuk menghindari kasus serupa terjadi lagi, Duta Besar NATO pun menyetujui konsep baru mengenai perlindungan NATO terhadap cyber terrorism, yang dilaksanakan di Nordwijk, pada Oktober 2008. Program baru yang dibentuk adalah NATO Cooperative Cyber Defence Center of Excellence (CCD-CoE). Visi dan Misi dari CCD-CoE ini diantara lain adlah untuk meningkatkan kemampuan, kerja sama dan berbagi informasi antara NATO, negara-negara NATO dan partner NATO dalam pertahanan terhadap cyber terrorism. Pada tahun 2017, Belgia, Republik Cheko, Estonia, Perancis, German, Yunani, Hungaria, Italia, Latvia, Lithuania, Belanda, Polandia, Slovakia, Spanyol, Turki, Inggris dan Amerika Serikat telah menjadi bagian dari sponsor terhadap program NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (About Cyber Defence Centre, 2017). Berdasarkan hal-hal yang telah tertulis, permasalahan keamanan global yang terjadi sekarang ini semakin kompleks. Bukan lagi seputar peperangan antar negara, namun sekarang juga terjadi di berbagai aspek yang akan mengancam keamanan global, layaknya Cyber Terrorism. Untuk itu, sudah saatnya setiap negara memperkecil rasa egoisnya dan setiap negara harus berusaha untuk terlibat dalam proses kerja sama demi memperoleh perdamaian dan memberantas apa yang menjadi ancaman keamanan global. Karena melalui sistem kerjasama, maka apa yang menjadi tujuan dan kepentingan pun akan mudah tercapai.