BAB minyak jenis tertentu tersebut, pemerintah daerah juga

BAB IV

PENUTUP

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

4.1 Kesimpulan

     Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebut  diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1.      Penyaluran
bahan bakar minyak jenis tertentu (solar dan minyak tanah) setelah di
terbitkannya Undang-Undang No.22 Tahun 2001 sudah terdapat kesesuaian karena
pertamina tidak lagi monopoli mulai dari kegiatan usaha hulu sampai penyaluran
bahan bakar minyak yang termasuk dalam kegiatan usaha hilir, hal tersebut
tertera dalam Undang-Undang No.8
Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Negara  yang memberikan tanggung jawab besar kepada Pertamina untuk
mengelola sumber daya di bidang migas baik disektor hulu maupun hilir sehingga sekarang
sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan pembatasan pertamina
agar tidak melaksanakan penguasaan di sektor migas

2.     
Keriteria
mengenai subyek hukum yang dapat menyalurkan 
bahan  bakar minyak jenis tertentu
yang  termuat dalam Pasal 6 Peraturan BPH
Migas No.6 tahun 2015, selain itu sub penyalur bahan bakar minyak jenis
tertentu untuk melakukan kegiatan peyaluran bahan bakar minyak kepada konsumen
pengguna harus mempunyai surat keterangan penyalur yang hanya di dapat di
Dirjen kementerian ESDM yang berlokasi di Jakarta dan telah memenuhi
persyaratan untuk mendapat surat keterangan menjadi  sub penyalur, kemudian sub penyalur Bahan
bakar minyak jenis tertentu tersebut dapat bermitra usaha dengan badan usaha
yang berbadan hukum yang telah melakukan kegiatan penyediaan bahan bakar dan
telah memiliki izin usaha niaga dan izin penyimpanan sehingga apabila sub
penyalur memiliki mitra usaha maka sub penyalur hanya wajib memiliki surat
keterangan penyalur.  

3.      Tanggung jawab yang dilakukan apabila konsumen bahan
bakar minyak jenis tertentu apabila dirugikan maka dapat dilakukan
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh
pelaku usaha atau sub penyalur bahan bakar minyak jenis tertentu tersebut, pemerintah daerah juga melakukan pertanggung jawaban kepada konsumen
yakni melakukan pembinaan dan pengawasann di sektor hilir agar konsumen tidak
dilakukan secara sewenang-wenang oleh sub penyalur. Penyelesaian sengketa yang
dapat dilakukan oleh konsumen bahan bakar minyak jenis tertentu dapat melalui
jalur pengadilan maupun di luar pengadilan tetapi berdasarkan pasal 23
Undang-Undang Perlindungan Kosumen, pihak kosumen yang merasa dirugikan
diupayakan menempuh jalur luar pengadilan yang dilakukan secara damai atau melalui
BPSK.

 

4.2
Saran

1.     
kepada
Sub Penyalur bahan bakar minyak jenis tertentu, dalam rangka menyalurakan bahan
bakar minyak jenis tertentu pihak sub penyalur harus mengutamakan
keamanan dan keselamatan terhadap kosumen sehingga dapat menyalurkan bahan bakarnya tanpa merugikan pihak
konsumen pengguna baik secara materil maupun immateril, pihak sub penyalur juga
harus dapat menentukan harga yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah,
sehingga apabila sub penyalur melakukan kegiatan usaha dengan benar maka tidak
akan terjadi permasalahan dengan pihak konsumen bahan bakar minyak jenis
tertentu. Sub penyalur harus dapat menjadi solusi masyarakat
yang jauh dari SPBU yang kesulitan dalam pembelian bahan bakar sehingga
keberadaan sub penyalur dapat menguntungkan masyarakat sekitar.

2.     
kepada
pemerintah, Pengelolaan bahan bakar minyak yang di wakili oleh Kementerian ESDM
harus dapat melakukan pengerjaan secara optimal dalam rangka menangani
pendistribusian dan penyaluran bahan bakar minyak karena dapat dilihat baik di
media sosial atau sosial media  maupun
dilihat secara langsung masih banyak wilayah indonesia yang belum bisa
menikmati bahan bakar minyak jenis tertentu. Sehingga pemerintah perlu untuk
membentuk sub penyalur bahan bakar di suatu daerah tanpa memberatkan pendirian
sub penyalur tersebut yang pendirinya harus langsung ke kantor pusat di jakarta.

3.     
Kepada
pemerintah daerah, pemerintah daerah harus dapat ikut andil lebih aktif dalam
penunjukkan sub penyalur terutama di daerah plosok wilayahnya, sehingga pemda
dapat mengcover di daerahnya yang masih sulit dijangkau, hal ini sangat
diperlukan oleh konsumen pengguna yang jaraknya 
jauh dari SPBU di  daerah
tersebut.